PERLUNYA MENINJAU ULANG PILKADA DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG


(Oleh: Sumadi)

Memilih Pemimpin Secara Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi


Proses demokrasi yang terus bergulir di Republik ini telah mencatat sejarah baru yaitu berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilakukan secara langsung. Siapa-pun yang terpilih dalam hal ini akan lebih ditentukan oleh kuantitas (jumlah) suara rakyat pemilih dan bukan oleh rekayasa politik yang dilakukan oleh sejumlah elite partai yang mencoba melakukan segala macam jurus strategi yang dikenali dalam literatur politik praktis. Mulai dengan perekayasaan segala macam poros kekuatan dari model koalisi, aliansi, sampai kolaborasi yang berujung pada pembagian kursi. Strategi itu dalam proses demokrasi masa lalu terasa efektif dijalankan di tingkat elite politik baik di tingkat partai politik maupun perwakilan mereka di legislatif (DPR/MPR) namun macet total manakala proses pemilihan presiden kemudian dilakukan secara langsung seperti sekarang ini.

Berbeda dengan mekanisme Pilpres yang terdahulu, maka untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi ditentukan lewat proses pemilihan berdasarkan demokrasi perwakilan yang dilakukan oleh para wakil rakyat di MPR seperti yang kita kenali selama ini. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada proses pemilihan langsung berdasarkan prinsip vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Sebuah proses demokrasi yang menekankan asas egaliter, dimana setiap orang memiliki suara yang sama, tidak peduli apapun derajat kehidupan mereka dalam strata sosial yang ada (one person, one vote, one valu). Suara rakyat yang betul-betul dijadikan dasar untuk menentukan maupun menolak siapapun yang dianggap layak atau tidak layak dipilih menjadi pemimpin atas dasar pertimbangan yang hanya mereka (rakyat) sendiri yang tahu. Rakyat cerdas memilih pemimpin yang berkualitas, meskipun tidak bisa dipungkiri masih banyak pula rakyat yang memilih berdasarkan ikatan emosionalitas.

Keadaan Pendidikan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Umumnya

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai komponen masyarakat yang sangat majemuk dan komplek. Hal ini sangat mempengaruhi percepatan proses pembangunan sumber daya manusia terutama dari segi kualitas, cara berpikir dan pendidikan. Sebagai negara berkembang Indonesia belum dikatakan cukup berhasil dalam pembangunan sumber daya manusia. Kenyataan yang terlihat bahwa perkembangan kuantitas tidak diikuti kemajuan kualitas individu di setiap penjuru daerah. Masih banyak bagian dari masyarakat ini yang dapat dikatakan berpendidikan rendah, tidak berprinsip kuat dan lemah dalam keoptimisan menuju persaingan kualitas manusia. Semakin mudahnya untuk memperoleh pendidikan bukan berarti menunjukkan kualitas pendidikan itu sendiri namun sangat perlu koreksi ulang terhadap mutu hasil pendidikan. Kenyataan tersebut dapat kita lihat pada bukti bahwa banyak pengangguran di Indonesia, Tenaga kerja Indonesia yang kebanyakan menjadi buruh bukan sebagai tenaga ahli dan diperparah lagi semakin mendekati akhir-akhir ini makin banyak pengangguran bergelar sarjana. Hal ini cukup menunjukkan kualitas dan daya saing mereka serta daya kreatifitas mereka dalam menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan pendidikan yang belum menunjukan tanda-tanda keberhasilan itu tentunya terlihat pada masyarakatnya. Masyarakat sebagaimana tersebut di atas merupakan pemilih para calon pemimpin dalam proses demokrasi. Harapannya bahwa setiap masyarakat memilih seorang pemimpin yang kredibel , aceptable dan berkualitas. Memilih pemimpin yang berkualitas tentunya hanya dilakukan oleh mereka yang dapat membaca situasi ke depan, dapat mengenal dengan baik siapa yang akan dia pilih, mempunyai harapan optimis akan hadirnya kemajuan melalui tangan pemimpin yang dia pilih. Sedang mereka yang tidak melakukan semua itu tentunya memilih pemimpin yang sekadar terlihat baik.  Mereka mudah tertipu dengan janji-janji atau tertipu dengan selembar kertas yang bernama uang.

Komponen masyarakat yang sangat beragam membentuk cara berpikir, kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores) dan adat istiadat (custom) yang berbeda-beda dari setiap daerah. Keberagaman itu seringkali menumbuhkan sikap individualis dengan mengedepankan kepentingan golongannya. Melihat kenyataan itu dapat dikatakan cukup sulit untuk mencapai titik temu kepentingan antar kelompok. Kebijakan yang dirasa mendahulukan pembangunan di daerah tertentu menimbulkan perasaan iri bahkan protes dari daerah lain. Hal ini sangat rawan menimbulkan disintegrasi bangsa sebagaimana beberapa waktu lalu mengancam Indonesia.

Pembangunan perekonomian bangsa dapat dikatakan belum cukup berhasil membawa Indonesia pada kemajuan dan kemadirian. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia cenderung menuju sistem kapitalis/Liberalisme dimana para pemilik modal/ konglomerat cenderung makin kuat sedangkan golongan ekonomi lemah makin terpuruk. Golongan ekonomi menengah ke bawah berjumlah lebih besar dari pada para pemilik modal. Jumlah tersebut tentunya merupakan suara yang kuat yang sangat diperhatikan oleh para calon pemimpin maupun legislatif peserta pemilihan. Jumlah yang banyak tersebut tentunya merupakan lahan bagi para calon yang mau bersaing dengan politik money yaitu dengan menyuap, memberikan uang pada masyarakat dengan harapan mereka mau memilihnya.

Keadaan pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia menjadikan proses demokrasi berjalan dengan penuh tipuan. Keadaan itu dimanfaatkan oleh para elit politik kotor untuk memainkan perannya dalam kancah kepeimimpinan bangsa. Mereka menipu masyarakat dengan melalui visi misinya bahkan mereka melakukan politik money saat diadakan pemilihan.

Pemilihan Langsung oleh Masyarakat merupakan perwujudan demokrasi dimana semua masyarakat dianggap sama tanpa memperhatikan status sosial, ekonomi dan pendidikannya. Hal ini terlihat seolah-olah merupakan perwujudan keadilan. Secara teori dapat disimpulkan bahwa orang berpendidikan tinggi (berpengetahuan luas) memilih pemimpin dengan ilmu sedangkan masyarakat awan memilih berdasarkan hawa nafsunya. Apakah sama antara seorang profesor atau doktor dengan seorang petani atau pedagang dalam hal pengetahuan mengatur bangsa? Apakah itu keadilan? Sedangkan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat awan itu jumlahnya lebih banyak. Lalu pemimpin seperti apa yang akan dihasilkan dalam pemilu dimana pemilihnya kebanyakan adalah masyarakat awam.

Budaya Politik Indonesia Saat Ini

Ada banyak kendala yang menyebabkan rakyat tetap saja tidak berkutik menatap politik. Selain karena kondisi kemiskinan dan kebodohan yang sudah terlalu lama mengungkungnya, kelihatannya ada semacam kepentingan untuk tetap membiarkan rakyat tidak segera tumbuh dewasa secara politik. Keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh kalangan yang ingin mengambil tempat dalam pemerintahan. Walaupun sekarang media telah menyorot berbagai tingkah dari para pelaku politik, namun hal itu belum cukup mampu untuk menyadarkan masyarakat dari ketertipuannya. Tidak sedikit dari masyarakat yang pada dasarnya sudah mengerti akan laku politik di negeri ini tapi mereka tidak bisa berbuat sesuatu yang cukup berarti untuk mengubah ke dalam keadaan yang lebih baik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ungkapan ”politik kotor” benar adanya. Beberapa faktor yang menyuburkan praktik kotor ini antara lain: dorongan untuk memperoleh kekuasaan, dorongan untuk menjaga aset pribadi dengan menjadi pembuat aturan, biaya untuk menjadi pemimpin dengan pemilihan yang dikeluarkan cukup tinggi, ketidakjujuran diri untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik dan berbagai alasan lain.

Kerabunan rakyat dalam menatap perpolitikan seperti menjadi inti siklus politik di negeri kita. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, rakyat hanya diajari budaya berkelompok yang secara fanatik membela satu figur. Padahal selalu ada lebih dari satu figur yang akan maju untuk dipilih. Dengan sendirinya, rakyat jadi terkotak dan terpecah belah. Rakyat menjadi fanatik dan cenderung picik memandang keterbukaan, sehingga tidak mampu melihat kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Praktek politik yang belum meunjukkan kemajuan berpikir ini menjadi bukti bahwa para pelaku politik itu serta masyarakat kurang dewasa dalam menentukan pilihan.

Gambar: nchiedive.multiply.com

Jika kita mau berpikir maka kita dapatkan bahwa Indonesia belum berhasil dalam mempraktikan sistem yang demokratis karena benturan kepentingan yang berbeda-beda dan akhirnya melahirkan demonstrasi yang tidak sehat dan menyalahi aturan. Setiap etnis dan budaya tertentu bisa saja berbenturan dengan suatu rancangan kegiatan politik suatu negara, maka sangat sulit untuk membuat keputusan yang demokratis atau bisa dirasakan secara adil disemua lapisan masyarakat.

Pemilihan Langsung Merupakan Cara Untuk Mendapatkan Pemimpin Dengan Biaya Yang Mahal

Pemilu, Pilpres sampai Pilkada sebagai perwujudan demokrasi ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan biaya yang murah. Biaya rutin per tahun yang harus dikeluarkan melalui APBN pada Komisi Pemilihan Umum berkisar 1,3 sampai dengan 3 milyar. Berikut data pagu pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum beberapa daerah:

Kota Padang                                             Rp 1.313.319.000,-

Kota Pariaman                                          Rp 1.308.653.000,-

Kabupaten Padang Pariaman                    Rp 2.334.519.000,-

Kabupaten Kepulauan Mentawai             Rp 1.344.204.000,-

Untuk KPU Provinsi Sumatera Barat       Rp 2.653.094.400,-

(sumber: KPPN Padang)

Biaya tersebut hanyalah biasa rutin belum termasuk biaya khusus jika ada SKPA dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Dapat kita bayangkan berapa jumlah biaya itu jika dikumpulkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Secara Nasional sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (6/4/2010) biaya Pilkada tahun 2010 adalah mencapai Rp 3,54 triliun. Biaya ini jauh lebih besar daripada pemilu legislatif dan pemilihan legislatif tahun lalu yang berkisar di angka Rp 2 triliun. Biaya tersebut belum termasuk biaya kampanye para kandidat yang masing-masing pasangan calon bisa menghabiskan dana milyaran hingga puluhan milyar rupiah. Angka yang sangat, bahkan terlalu besar, apalagi di tengah jutaan masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, menderita gizi buruk, bahkan mati karena kelaparan.

Dana pemilu yang cukup besar itu seharusnya bisa digunakan dengan lebih bijak misalnya untuk membangun jalan-jalan di Sumatera Barat yang rusak, melebarkan jalan-jalan sempit atau membangun infrastruktur lain. Masyarakat yang jujur pastinya sangat menyayangkan uang milyaran hanya untuk membuat poster-poster, gambar- gambar para calon, atau untuk membiayai tim sukses para calon. Seharusnya uang itu bisa digunakan untuk membiayai yayasan sosial atau untuk menciptakan lapangan usaha yang lebih real memberi manfaat pada masyarakat. Biaya pemerintah yang tidak sedikit pun disayangkan karena pemilu termasuk pilkada hanya menghasilkan pemimpin yang bermental sama dengan pemimpin yang dihasilkan melalui penunjukan atau musyawarah para petinggi Negara.

Besarnya dana yang terlibat dalam pilkada ini baik dari calon pemimpin maupun dari pemerintah yang pada hakikatnya itu semua adalah uang rakyat, sudah semestinya prosesi demokrasi ini mampu mempersembahkan kinerjanya yang terarah dan terukur dalam mengangkat harkat dan kehidupan rakyat semesta. Bukan seperti yang selama ini terjadi. Para calon pemimpin itu seperti berjudi. Menyediakan dana besar dengan harapan akan memenangkan kompetisi dan terpilih jadi gubernur. Lalu, kalau sudah terpilih, apakah mereka akan langsung bekerja memakmurkan rakyat? Atau akan mencari cara untuk mengembalikan semua energi yang terbuang dan mengembalikan semua modal yang dipasang.

Pemimpin Hasil Pemilihan Langsung

Jika masyarakat mau jujur maka akan kita dapatkan bahwa legislatif hasil pemilu dari era orde baru sampai era reformasi tidak jauh berbeda. Yang kita saksikan terutama dari sorotan media adalah para anggota DPR yang cenderung mementingkan diri sendiri dan mementingkan kepentingan kelompoknya, saling menjatuhkan antar lawan politik. Keinginan mereka untuk mencari keuntungan pribadi dan untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan saat mencalonkan diri telah menutupi harga diri mereka sebagai seorang wakil rakyat. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya bertindak untuk kepentingan rakyat sebagaimana kampanye yang mereka sampaikan. Pemandangan yang disuguhkan media tentunya sangat membosankan masyarakat. Keadaan ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain pemilihan pemimpin secara langsung cenderung menghasilkan pemimpin yang kurang berwibawa. Demokrasi telah membentuk masyarakat yang susah diatur. Setiap kebijkan seorang pemimpin yang bertentangan dengan sebagian masyarakat, maka masyarakat langsung mengadakan demonstrasi. Kadang kalanya kebijakan yang terlihat tidak pro dengan segolongan masyarakat itu dimanfaatkan oleh lawan politik pemimpin berkuasa untuk menjatuhkan dengan melakukan provokasi massa supaya melakukan demonstrasi. Demonstrasi menjadikan pemimpin terlihat tidak berwibawa. Akibatnya setiap produk peraturan bisa saja dianggap sepele oleh masyarakat untuk ditaati atau dijalankan.

Proses pencalonan diri sebagai pemimpin merupakan proses yang panjang dan melelahkan. Hampir setiap pemimpin khususnya pemimpin daerah di Indonesia harus menggunakan kendaraan partai politik untuk dapat mencalonkan diri. Biaya pencalonan diri dengan kendaraan partai politik termasuk biaya kampanye yang tidak sedikit sangat menarik para pengusaha atau pemilik modal untuk menjadi penyandang dana sekaligus pendukungnya. Harapannya bahwa ketika nanti calon yang dia dukung itu berhasil memperoleh kursi kekuasaan maka dia dapat membantu mengamankan usahanya atau mendukung bisnisnya dengan membuat produk peraturan yang memudahkan atau melindungi para pemilik modal itu. Dengan dukungan dana kampanye yang dia investasikan pada calon pemimpin itu, para pemilik modal bisa menyetir atau setidaknya mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan nanti. Akibatnya, aspirasi yang paling pertama didengar oleh pejabat hasil Pemilu atau Pilkada adalah suara para pemilik modal atau penyandang dana kampanye. Sementara, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat akan sangat sulit direalisasikan.

Pilkada tidak menjamin dan sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas, karena orang yang sebenarnya berkualitas, hanya karena tidak memiliki mahar politik atau kendaraan politik, tidak bisa maju sebagai kandidat, bersaing dengan pasangan lain yang memiliki akses dana besar. Pilkada tidak serta merta akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat, karena hingga saat ini masyarakat hanya dipaksa untuk memilih paket pasangan yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh partai politik.

Pemilihan Langsung Dalam Pandangan Islam

Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia dengan populasi muslimin  86.10% dari jumlah penduduk. Memang tidak 100% muslimin sebagaimana Saudi Arabia, namun selayaknya nilai-nilai Islam dan cara-cara Islam seharusnya lebih dikedepankan daripada cara-cara impor yang belum tentu cocok untuk diterapkan di Negara ini.

No Negara Populasi Muslim (%) Total
1 Indonesia 240,271,522 86.10% 206,873,780
2 Pakistan 176,242,949 95% 167,430,802
3 India 1,166,079,217 13.40% 156,254,615
4 Bangladesh 156,050,883 83% 129,522,233
5 Turkey 76,805,524 99.80% 76,651,913
6 Egypt 83,082,869 90% 74,774,582
…. ….
62 United States 307,212,123 0.60% 1,843,27

(sumber: www.suaramedia.com, 2009)

Demokrasi yang lahir dari paham individualisme merupakan pemikiran yang tumbuh bukan dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Paham ini tumbuh bersama paham sosialisme di Eropa Barat pada abad ke-18. Individualisme dipeloporioleh para tokoh antara lain John Locke, Rousseau dan Montesqueu. Paham ini menyebar pada era sekarang dikomandoi oleh Amerika sebagai negara yang merasa paling berpengaruh di dunia. Dalam Declaration of Independence Amerika Serikat 1776, lebih menekankan pada hakekat manusia sebagai manusia sebagai makhluk individu yang bebas dan merdeka, tidak seorang pun berhak mencampuri urusan pribadinya. Pemahaman inilah yang diadopsi oleh para pemimpin bangsa Indonesia era ini untuk alasan saling berebut kekuasaan melalui pemilu. Lalu pertanyaannya, apakah pemahaman ini sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan? Apakah pemahaman ini sesuai dengan falsafah Islam? Manusia yang telah belajar sejarah perjuangan menuju kemerdekaan bangsa ini tentunya akan menjawab tidak.

Sekarang kita lihat apa yang dibawa Islam untuk mengatur manusia. Apakah memilih pemimpin dengan melakukan voting dimana yang akan dinobatkan adalah calon yang dipilih oleh kebanyakan orang? Banyaknya pengikut bukanlah jaminan kebenaran atau jaminan kebahagiaan untuk manusia itu sendiri karena kebenaran tetaplah kebenaran.

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al An’am 116)

Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.” (QS. Az Zukhruf : 78)

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan tersusun dari dua lafal. Lafal pertama adalah demo yang bermakna rakyat atau penduduk sedangkan lafal kedua krasi berasal dari kata kratia yang berarti aturan hukum atau kekuasaan. Dua kata Yunani itu kalau digabung menjadi demokratia yang berarti pemerintahan dari pihak rakyat. Dalam kamus milik para pemuja demokrasi yaitu kamus Collins cetakan London tahun 1979 disebutkan bahwa makna demokrasi adalah hukum dengan perantara rakyat atau yang mewakilinya. Jadi, demokrasi adalah hukum dari rakyat untuk rakyat sendiri. Sedangkan Abraham Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi –sebagaimana dikutip Elshtain dalam Democracy on Trial (1995:96, 97) –adalah “of people, by the people, and for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Hal ini sangat bertentangan dengan Al Qur’an karena di dalam syariat Islam hukum hanya milik Allah dan rakyat tidak mempunyai hukum dan juga yang mewakilinya.

“Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.” (QS. Yusuf : 40)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS. Al Maidah : 49)

Allah mengabarkan tentang keadaan mayoritas manusia bahwa kebanyakan tidak beriman, tidak bersyukur, tidak mengetahui, tidak berakal, dan kebanyakan menyekutukan Allah serta benci kepada kebenaran. Dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa pelaku kebaikan dan yang taat agama itu sedikit jumlahnya.

“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.” (QS. Saba’ : 13)

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad : 24)

Termasuk dari kaidah orang-orang jahiliah adalah tertipu dengan jumlah yang terbanyak dan mereka berdalil dengan jumlah terbanyak tadi untuk menunjukkan sahnya sesuatu dan mereka juga berdalil untuk menunjukkan bathilnya sesuatu dengan jumlahnya yang sedikit dan aneh.

Khalifah Islam sendiri dipilih dengan musyawarah para alim ulama’, para sahabat yang fakih dan tidak melibatkan semua komponen masyarakat muslimin. Sistem yang telah dilakukan ini telah menghasilkan pemimpin seperti Abu Bakar yang bersahaja dan Umar yang tegas lagi mencintai rakyatnya. Mereka berdua disegani kawan maupun lawan dan dikenang oleh generasi berikutnya sampai sekarang.

Musyawarah  Mufakat Sebagai Konsep Awal Dibangunnya Bangsa Ini

Masalah bangsa yang sedang dialami dewasa ini telah berpengaruh langsung terhadap perusakan sendi-sendi kehidupan NKRI. Sebagai dampaknya, NKRI tidak lagi mampu secara penuh melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Masalah bangsa tersebut telah terjadi karena Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegaranya tidak lagi memperkuat hubungan tali silaturahim dan tolong-menolong sesama anak bangsa sebagai usaha memperkokoh pondasi NKRI melalui proses musyawarah-mufakat. Sebagaimana kita ketahui, di dalam musyawarah hubungan tali silaturahim dan jiwa tolong-menolong akan terbentuk semakin kuat. Hal ini terbukti dari sejarah bahwa Bangsa Indonesia telah terlahir, merdeka dan membentuk NKRI serta menetapkan Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka melalui proses musyawarah-mufakat.

Tetapi, musyawarah-mufakat telah ditinggalkan dan digantikan oleh demokrasi di dalam usaha mengisi dan melanjutkan perjuangan pergerakan Indonesia Merdeka. Hubungan tali silaturahim dan jiwa tolong-menolong telah tumbuh semakin lemah dan memburuk. Sehingga, kehidupan Bangsa dan NKRI telah memburuk dan bermasalah hingga hari ini. Inilah krisis multidimensi.

Proses musyawarah adalah lebih cenderung pada penggunaan hak bicara bukan hak suara. Sehingga, musyawarah akan lebih mengandalkan kepada kemampuan keilmuan seseorang atas persoalan yang akan dipecahkan, dan prosesnya akan mencerdaskan hadirin yang hadir terlibat.

Adapun proses demokrasi adalah lebih cenderung menggunakan hak suara daripada hak bicara. Sehingga, proses ini akan lebih ditentukan oleh kekuatan ikatan primordial seseorang terhadap seseorang baik secara individu maupun secara kelompok atau organisasi. Sehingga, transfer ilmu pengetahuan sebagai suatu proses pencerdasan bangsa akan sangat lemah terjadi.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa proses musyawarah akan membentuk seseorang lebih menjadi pemimpin, sedangkan proses demokrasi lebih cenderung membentuk seseorang menjadi penguasa. Hal ini dapat dijelaskan dari pemahaman bahwa hanya seseorang yang memahami sejarah dan masa depan kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang layak ditetapkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Ini hasil dari proses musyawarah. Tetapi, proses demokrasi lebih memaksakan seseorang menduduki suatu jabatan tertentu tanpa melihat kemampuan atau kapasitas keilmuan orang yang dicalonkan tersebut.

Sejarah menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia dan NKRI telah terlahir dan terbentuk melalui proses musyawarah-mufakat yang dilaksanakan oleh Bapak-bapak pendiri Republik Indonesia. Oleh karena itu, hanya dengan Musyawarah-Mufakat kehidupan Bangsa dan NKRI dapat dibangun dan dikembangkan agar kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-Orang Indonesia Asli dapat terlaksana.

Untuk Membandingkan keuntungan dan kerugian sistem musyawarah dan sistem demokrasi, berikut penulis sajian tabel yang dirangkum dari beberapan sumber:

No. Dasar Metoda
Musyawarah Demokrasi
1 Keyakinan Membangun tali silaturahim, kepemimpinan, dan memperkuat jiwa tolong menolong Membangun kekuasaan dari suatu kekuatan yang dapat diatur dan diundi
2 Kebenaran Universal Metoda Pengambilan Keputusan berdasarkan Hidayah dan Ilmu Metoda Pengambilan Keputusan berdasarkan Nafsu (undian)
3 Filosofi Adanya Keterlibatan Tuhan di dalam membuat suatu keputusan Usaha manusialah yang menentukan suatu keputusan dibuat
4 Teori Pengembangan infrastruktur yang mendekatkan kebenaran relatif terhadap kebenaran yang bersifat pasti, tetap, dan diterima oleh siapapun juga Pengembangan infrastruktur untuk membangun kebenaran temporer atau relatif tanpa memperhatikan adanya kebenaran absolut yang berlaku
5 Model Pengembangan Majelis/Lembaga Bangsa Pembentukan Organisasi Kepanitiaan
6 Strategi Penetapan komitmen/ kesepakatan/kebulatan Pengumpulan jumlah suara/pendukung
7 Taktik Pengumpulan perbedaan pemikiran/pendapat Penghitungan jumlah suara/pendukung
8 Program Pengembangan pola kepemimpinan dan pencerdasan kehidupan bangsa Pengembangan afiliasi kekuatan bangsa untuk kekuasaan kelompok-kelompok elit
9 Kurikulum Pengembangan kedaulatan rakyat melalui institusi kebangsaan yang menentukan institusi kenegaraan Pengembangan kekuasaan dan kekuatan melalui institusi negara dengan melemahkan institusi kebangsaan
10 Pembiayaan Kolektif Rakyat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakyat sebagai dasar ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kelompok Elit/Individu yang menetapkan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanpa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakyat terlebih dahulu
11 Pengambil Keputusan Sebagian dari Masyarakat yang Berkompeten Semua Lapisan Masyarakat kecuali yang golput

Kondisi sosial, budaya, pendidikan dan politik Indonesia kurang mendukung untuk dilaksanakan pemilihan langsung. Keadaan itu cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan. Pemilihan langsung yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat terhadap pemimpin mulai dari daerah tingkat II, daerah tingkat I  dan pemimpin pusat beserta legislatifnya menghabiskan biaya yang tidak sedikit yang tentunya biaya itu lebih utama untuk membangun masyarakat  miskin. Indonesia sebagai negara muslim tentunya lebih utama untuk kembali mengenali sistem yang islami tanpa mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Penulis khawatir bahwa budaya demokrasi yang tersebar dari dunia barat merupakan upaya penghapusan identitas islam di berbagai negara muslimin.

Kondisi perpolitikan Indonesia yang cenderung saling menipu saling berebut kekuasaan dan memerlukan modal besar untuk mencalonkan diri menghasilkan pemimpin yang individualistis, pemerintahan yang korup dan pemerintahan yang kurang berwibawa karena banyaknya protes dari berbagai kalangan. Jangka waktu kepemimpinan yang sebentar (hanya lima tahun) tidaklah cukup untuk membangun bangsa dan memperoleh kemajuan yang memuaskan, bahkan cenderung waktu yang singkat itu digunakan untuk memikirkan kepentingan pribadi.

Hal yang diharapkan oleh penulis adalah perlunya kita kembali menengok sejarah perjuangan bangsa dalam memilih pemimpin yaitu dengan musyawarah mufakat. Dengan berbagai pertimbangan akan mahalnya biaya demokrasi dan hasil (pemimpin yang diperoleh) ternyata kurang memuaskan masyarakat Setidaknya jika tidak semua penetapan  pemimpin dilakukan dengan musyawarah maka yang dilakukan dengan voting cukup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden saja. Sedangkan Kepala Daerah ditetapkan dengan penunjukan atau musyawarah saja.

Memilih pemimpin dengan ilmu tentunya merupakan harapan semua pihak. Penulis mengharapkan bahwa para penyelenggara pemerintahan hendaknya jujur dalam mengatur bangsa. Mereka tidak perlu membuat peraturan yang menipu masyarakat yang terlihat seolah-olah itu adil namun pada kenyataannya bahwa professor dan buruh tani dianggap sama dalam hal keilmuannya.

REFFEENSI:

Alqur’an

Herimanto, Winarno.2009.Ilmu Sosial & Budaya Dasar.Jakarta:Bumi Aksara

Ibnu Katsir, Abu Ihsan Al Atsari. 2005.Al Bidayah Wan Nihayah Masa      Khulafa’ur Rhosyidin.Jakarta:Darul Haq

UUD 1945

http://www.simpuldemokrasi.com

http://www.ahmadheryawan.com

http://www.its.ac.id

http://www.suaramedia.com

http://www.inilah.com

http://www.salafy.or.id

http://www.dpd.go.id

http://www.waspada.co.id

http://id.wikipedia.org

About sumadi
share ilmu bahan untuk mengerjakan tugas kuliah, bagus kan,.. tapi jangan lupa meningkatkan kualitas diri ya,..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: